Nama : Chandra Irawan
NPM : 11212581
Kelas : 4EA19
Dosen : Tomi Adi Sumiarso, SE
NPM : 11212581
Kelas : 4EA19
Dosen : Tomi Adi Sumiarso, SE
Peran Sistem Pengaturan Good Performance
Pengertian
Pengaturan
Pengertian
kontrol atau pengaturan adalah proses atau upaya untuk mencapai tujuan. Sebagai
contoh sederhana dan akrab dengan aktivitas sehari-hari dari konsep kontrol
atau pengaturan adalah saat mengendarai kendaraan. Tujuan yang diinginkan dari
proses tersebut adalah berjalannya kendaraan pada lintasan (track) yang
diinginkan.
Karakteristik
good governance
9 karakteristik
pemerintah yang baik (good governance)
- Partisipasi masyarakat, artinya, semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif.
- Aturan hukum, Tegaknya supremasi hukum, artinya, kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia.
- Tranparansiartinya, tranparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.
- Sikap responsifartinya, lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan.
- Berorientasi pada konsensusartinya, tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat, dan apabila mungkin, konsensus dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur.
- Kesetaraan/kesederajatanartinya, semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka.
- Efektifitas dan efisiensi, artinya, proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin.
- Akuntabilitas, artinya para pengambil keputusan di pemerintahan, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat, bertanggungjawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut berbeda satu dengan lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan.
- Visi strategis, artinya para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut, mereka juga harus memiliki pemahaman ataskompleksitas kesejarahan, budaya dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut.
Commission of
human
Pengertian HAM
(Hak Asasi Manusia) atau commussion of human menurut Jan
Materson dari komisi HAM PBB, HAM adalah hak-hak yang melekat
pada setiap manusia, yang tanpa hak-hak tersebut manusia mustahil dapat hidup
sebagai manusia.
HAM (Hak Asasi
Manusia) adalah hak dasar atau hak pokok manusia yang dibawa sejak lahir
sebagai anugerah dari Tuhan, bukan pemberian manusia ataupun penguasa. Hak ini
sifatnya sangat mendasar bagi hidup dan kehidupan manusia yang bersifat kodrati
yakni ia tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia.
Pengertian
HAM terdapat dalam UU tentang Hak Asasi Manusia pasal 1, HAM adalah
seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai
makhluk ciptaan Tuhan dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung
tinggi dan dilindungi oleh negara, pemerintah, hukum dan setiap orang demi
kehormatan serta perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia.
Sumber:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar